LOADING

News and Article

Izin Perumahan Bakal Dipangkas

Image

Investor Daily,15 September 2015.Hal 23
Penulis : Imm
 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memangkas sejumlah perizinan di sektor perumahan. Pemangkasan tersebut sekaligus untuk mendukung paket kebijakan ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, baru-baru ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono mengatakan, kemudahan perizinan tersebut meliputi kemudahan perizinan di sektor perumahan dan sistem pengelolaan air minum (SPAM) yang dikelola asing. "Perizinan yang panjang akan dipangkas. Terutama, untuk mendukung Perumnas agar mampu membangun rumah dengan cepat. Selain itu, yang dipangkas juga terkait sistem pengembangan air minum," kata Basuki Hadimoeljono, di Jakarta, belum lama ini. Dia menjelaskan, izin perumahan yang dipangkas mulai dan izin analisis dan dampak lingkungan (Amdal) hingga perizinan di tingkat pemerintah daerah. "Izin untuk membangun kawasan perumahan harus punya amdal. Biasanya, amdalnya hanya sekali. Pemerintah daerah juga diminta jangan sampai dua hingga tiga tahun dalam mengeluarkan izin," kata dia.
 
Dalam Paket Ekonomi yang dikeluarkan Jokowi beberapa waktu lalu disebutkan bahwa pihaknya berniat menderegulasi sejumlah aturan terkait sektor properti. Jurus itu sebagai upaya memberikan kepastian dalam berinvestasi. Khusus untuk rumah tinggal bagi warga negara asing (WNA) tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi orang asing (investor) untuk mendapatkan tempat tinggal di Indonesia. Aturan itu mencakup revisi sejumlah peraturan pemerintah (PP), seperti merevisi PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Lalu, merevisi PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 
Kemudian, merevisi PP Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia. Selain itu, mengubah PP untuk untuk memperkuat peran Perumnas dalam pembangunan rumah susun bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. Serta menyelesaian PP Hunian Berimbang untuk mendorong pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah oleh pengembang swasta. Seluruh regulasi tersebut ditargetkan rampung setidaknya pada Desember 2015.
 
Dari sisi anggaran, kata Menteri PUPR, pemerintah akan meningkatkan anggaran perumahan bagi masyrakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia menyebutkan, langkah itu caranya dengan menaikkan anggaran kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yakni dan Rp 5,1 triliun menjadi Rp 9,2 triliun. Anggaran lain yang ditingkatkan adalah subsidi selisih bunga (SSB). "Target kami masih tetap satu juta rumah untuk tahun depan, dan anggaran kami akan naikkan," kata Basuki.
 
Kredit Pengadaan Lahan
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus mengatakan, perbankan nasional harus meniru langkah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) yang memberikan kredit pengadaan lahan untuk pembangunan rumah murah. Pasalnya, salah satu kendala yang menghambat penyediaan rumah dalam program pembangunan sejuta rumah adalah sulitnya pengadaan lahan. Kalaupun tersedia lahan, kata dia, harganya sangat tinggi sehingga harga rumah pun jadi sangat tinggi, "Kalau biaya pengadaan lahan murah maka harga jual rumah pun menjadi . lebih murah," kata Maurin di Jakarta, baru-baru ini.
 
Maurin mengungkapkan, pemerintah mendorong program pembangunan sejuta rumah untuk mengatasi masalah backlog perumahan yang sudah mencapai angka 13,5 juta unit. Selama ini, kata dia, program pembangunan sejuta rumah terkendala oleh masalah ketersediaan lahan sehingga pasokan rumah pun terganggu. Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, diperlukan waktu 13 tahun .untuk mengejar jumlah backlog, perumahan di Indonesia yang mencapai 15 juta unit rumah saat ini. "Backlog perumahan ini pada 2017 sampai 2018 jumlahnya akan meningkat dua kali lipat. Jadi, memang tidak ada alasan untuk tidak mengejar ketertinggalan itu," katanya.
 
Dalam program pembangunan sejuta rumah masih banyak persoalan di lapangan yang harus dibereskan. Selain perizinan dan keterbatasan lahan serta keterbatasan infrastruktur, inovasi konstruksi yang ada di Indonesia ternyata belum efisien. "Faktor-faktor penghambat ini harus segera diatasi," tegasnya. Maryono mengungkapkan, meski akibat krisis 1997-1998 pemerintah melarang perbankan untuk tidak mencairkan kredit pengadaan lahan bagi pengembang, khusus untuk MBR, kredit pengadaan lahan bisa tetap dicairkan. Sejak tahun 2005 BTN telah mengucurkan kredit pembelian tanah pembangunan rumah sederhana sehat (RSS). Kredit itu memang diutamakan bagi perumahan yang bersubsidi. Tanah yang dibeli harus bersertifikat sebab menjadi jaminan pada BTN. Program tersebut merupakan bagian dari kredit konstruksi dengan dana yang dialokasikan sebesar Rp750 miliar pada saat itu. Menurut Maryono, sesuai tugas utamanya, BTN akan membantu pemerintah dalam menyalurkan kredit subsidi perumahan. Bahkan, BTN memiliki kebijakan untuk membantu mengatasi kesulitan lahan