LOADING

News and Article

Pasar Rp600 Juta ke Bawah Terbantu

Image

Bisnis Indonesia,15 September 2015.Hal 23
Penulis : Hafiyyan dan Rivki Maulana
 
Pelaku usaha properti menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meniadakan pajak bumi dan bangunan untuk hunian seharga di bawah Rp1 miliar pada 2016. Kebijakan ini dianggap mampu meningkatkan gairah konsumen dalam membeli rumah.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta Amran Nukman menuturkan, saat ini segmen menengah ke atas mengalami tekanan akibat perlambatan perekonomian nasional. Pertumbuhan penjualan hunian pada semester 1/2015 di Ibu Kota Negara awalnya diprediksi mencapai 40%, tetapi kenaikan hanya terjadi sekitar 10% hingga 15%. Adapun permintaan hunian vertikal dengan harga di atas Rp600 juta menurun 40%-50% . Menurutnya, pasar properti tahun ini akan lebih didorong oleh segmen menengah dengan harga di bawah Rp600 juta per unit, baik untuk apartemen maupun rumah tapak.
 
Oleh karena itu, asosiasi menyambut baik rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan meniadakan PBB untuk hunian dengan harga di bawah Rp1 miliar tahun depan. Hal ini tentunya semakin menarik minat pasar untuk membeli properti. "Permintaan yang banyak saat ekonomi lesu ialah properti di bawah Rp600 juta, tapi dengan dibebaskannya PBB, harga di bawah Rp1 miliar dapat bertambah pembelinya," tuturnya saat dihubungi Bisnis, Senin (14/9) Amran menjelaskan, tarif PBB yang dikenakan berbeda-beda di setiap wilayah. Bea PBB juga tidak memengaruhi turunnya harga jual dari pengembang. Namun, beban konsumen setelah membeli properti nantinya akan berkurang, karena sudah tidak ada lagi kewajiban membayar pajak tersebut.
 
Dia berpendapat rencana Pemprov DKI menetapkan besaran PBB sampai 2018 dapat menjaga stabilnya harga jual properti. Pasalnya, tahun lalu nilai jual objek pajak (NJOP) yang menjadi salah satu instrumen perhitungan PBB ada yang dinaikkan hingga 200%. Pada 2014, di Jakarta Selatan, kenaikan NJOP tertinggi sebesar 260% terjadi di area Kencana Permai, Pondok Indah, dari tarif sebelumnya Rp8 juta menjadi Rp28,8 juta per meter persegi (m2). Sementara itu, di Jakarta Pusat, pertumbuhan NJOP tertinggi sekitar 136% terjadi di bilangan Gambir, dari tarif Rp6,6 juta menjadi Rp15,6 juta (m2).
 
PERLU KOORDINASI
Presiden Komisaris Mitra Abadi Sukses Arvin F. Iskandar menuturkan, rencana Pemprov DKI yang diinisiasi oleh Gubenur Basuki Tjahaja Purnama menjadi suatu upaya menggeliatkan masyarakat kelas menengah ke bawah untuk memiliki hunian. Ide ini tentunya perlu didiskusikan dengan lembaga terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak agar bisa terealisasi. "Tentunya, kami menyambut baik rencana ini, tetapi perlu ada koordinasi dengan. Ditjen Pajak karena akan mengurangi pendapatan daerah," ujarnya. Selama semester 1/2015, sambung Arvin, penjualan yang terus tumbuh signifikan di Jakarta ialah apartemen dengan harga Rp300 juta-Rp500 juta . per unit.
 
Oleh karena itu, perseroan menawarkan lebih banyak tipe studio pada proyeknya, yaitu apartemen Belmont, Residence di Jakarta Barat. Arvin yang juga menjabat. sebagai Sekretaris DPD REI DKI Jakarta mengatakan, dari tiga menara yang tersedia, Athena merupakan gedung terakhir yang dibangun di Belmont Residence dengan kapasitas 450 unit. Penjualan unit di menara Athena telah mencapai 60%-70% dengan rentang harga Rp300 juta hingga Rp1,9 miliar per unit. Luasan unit yang ditawarkan terbagi dalam enam tipe dengan rentang 17,91 m2-55,37 m2 per unit. "Sekitar 70% kami tawarkan dengan harga Rp300 sampai dengan Rp800 juta per unit. Jadi, mayoritas di bawah Rp1 miliar," tuturnya.
 
Cushman Wakefield Indonesia dalam risetnya menulis, menutup kuartal 11/2015 total pasokan kumulatif kondominium terbangun di Jabodetabek tercatat 149.191 unit, naik 7,0% per kuartal dan 17,5% per tahun. Sepanjang April hingga Juni 2015, sebanyak 21 proyek baru diluncurkan ke pasar sehingga menambah total pasokan di masa mendatang menjadi 186.986 unit. Kondominium kelas menengah bawah dengan harga di bawah Rp12 juta per m2 memimpin pasokan hunian vertikal yang akan datang di Jabodetabek dengan persentase 37,0%, atau sekitar 69.249 unit.
 
Selanjutnya, suplai kelas menengah dengan rentang harga Rp12 juta-Rp20 per m2 berkontribusi sebesar 36,1%. Adapun kelas menengah atas dengan rentang harga Rp20 juta-Rp30 juta per m2, serta kelas atas dengan rasio nilai jual di atas Rp30 juta per m2 menyumbang persentase 14,3% dan 12,6%. Head of Research and Advisory Cushman & Wakefield Indonesia Arief Rahardjo mengatakan, penghapusan PBB tidak terlalu berpengaruh untuk mendongkrak permintaan dibandingkan dengan penurunan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) ataupun kemudahan dalam mengakses fasilitas pembiayaan tersebut. Dia melihat, pemerintah sudah melakukan langkah positif dengan adanya peniadaan PBB dalam rangka membantu menggairahkan pasar hunian terjangkau.
 
Namun, hal yang perlu dilihat ialah konsumen apartemen segmen menengah ke bawah masih didominasi oleh investor. "Jadi, pemerintah perlu menganalisis kebijakan yang tepat, agar realisasinya juga tepat sasaran," terangnya kepada Bisnis melalui sambungan telepon. Menurut Arief, justru segmen menengah dengan rentang harga hunian Rp15 juta-Rp25 juta per m2 didominasi oleh pembeli dengan motif pemakai (end user). Sebaga imana diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI berencana membebaskan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk bangunan berupa rumah tapak dan rurnah susun dengan nilai di bawah Rp1 miliar.Nantinya, kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan gubernur.
 
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, kebijakan ini dilakuka n untuk meringankan beban perekonomian warga, khususnya mereka yang masuk kategori kelas menengah ke bawah. Selain membebaskan PBB bagi wargi berpenghasilan pas-pasan, Basuki memastikan tidak akan menaikkan PBB-P2 hingga 2018. Namun, peraturan itu tidak berlaku untuk daerah komersial di Ibu Kota. Di rektur Jenderal Administrasi Wilayah Kemendagri Agung Mulyana mengatakan pemerintah daerah bisa mencontoh langkah yang dilakukan Pemprov DKI dalam menghilangkan hambatan perizinan untuk pembangunan hunian murah.
 
"DKI itu bagus,dia inisiatif dahulu," paparnya kepada Bisnis. Dia menuturkan, kemendagri telah menyiapkan payung hukum untuk menyederhanakan tahapan perizinan bagi pembangunan rumah bersubsidi. Agung menyebutkan, pengesahan aturan tersebut tinggal menunggu instruksi Presiden. Dari rata-rata 27 tahapan, beleid tersebut akan dibuat menjadi hanya delapan tahapan. Kemendagri, tuturnya, juga akan mengeluarkan regulasi agar pemda mendiskon biaya izin mendirikan bangunan. (IMB) dan bea perolehan hak atas tanah & bangunan (BPHTB) sebesar 95%. "Kami sudah rapat dengan Setneg, kami usulkan diskon 95%, tapi untuk rakyat miskin bisa 100% [gratis]." Pada awal Oktober 2015, Ditjen Administrasi Wilayah akan memanggil seluruh pemda untuk rapat kerja guna merumuskan kebutuhan hunian di masing-masing wilayah. Rapat tersebut rencananya mengundang asosiasi pengembang perumahan.