LOADING

News and Article

Properti Rp 2 Millar Disasar Pajak

Image Kontan,15 September 2015.Hal 1 Penulis : Adinda Ade Mustami Pemerintah merevisi batasan rumah kena PPnBM dari Rp 5 miliar jadi Rp 2 miliar Pemerintah pantang menyerah dalam mencari penerimaan pajak. Selain menggaruk pajak dari pelonggaran beleid investor asing memiliki apartemen, yang terbaru adalah: Kementerian Keuangan (Kemkeu) berencana memperluas pengenaan pajak properti dengan menurunkan batasan harga properti yang akan dipungut pajak. Lewat revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 106/ PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah. Selain Kendaraan Bermotor yang dikenai PPnBM, pemerintah akan menurunkan batasan harga jual properti yang terkena pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM. Tak lagi, berdasarkan luas tertentu, tapi batasan harga jual yang kena pungutan pajak adalah properti dengan harga mulai Rp 2 miliar. Saat ini, sesuai PMK yang sama, batasan harga hunian yang terkena PPh final 5%, PPN 10% dan PPnBM 20% ialah Rp 5 miliar, sebelum pajak. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan, Kemkeu akan merevisi kebijakan PPnBM hunian mewah dengan menurunkan batasan harga hunian. Berapa batasan terbaru, masih dirumuskan. Namun Suahasil menyebutkan, batasannya mulai Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar. "Itu sudah tergolong mewah, nanti akan didiskusikan lagi," kata Suahasil. Rencananya, pembahasan revisi akan dilakukan pekan ini. Targetnya, revisi beleid tersebut akan kelar September ini. Meski begitu, Suahasil yakin, pengenaan PPnBM yang didasarkan atas harga jual properti tak akan mengganggu sektor properti yang kini lesu. Alasannya, pungutan pajak ini hanya berlaku bagi orang berpenghasilan tinggi. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito bilang, selain mengatur PPnBM untuk rumah mewah, rencananya pemerintah juga akanmenerapkan tarif PPnBM secara progresif untuk hunian mewah bagi konsumen properti warga negara asing. Kebijakan ini bersamaan dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Kelak, asing bisa memiliki properti berupa rumah susun mulai dari Rp 10 miliar. Rencana ini tak pelak akan mendapatkan penolakan. Utamanya dari pengusaha properti. Hingga kini, pengusaha, properti masih ngotot ukuran luas bangunan menjadi pijakan untuk menentukan PPnBM properti. "Kami harap pemerintah,mau duduk bersama, jangan sampai kontraproduktif bagi industry properti," kata Wakil Ketua Umum (REI) Theresia Rustandi. Pasalnya, deregulasi aturan terkait properti, tak semata untuk bertujuan mendongkrak penerimaan pajak, tapi juga menggulirkan ekonomi yang tengah melesu. Aturan PPnBM Beresiko Pengamat Properti : Ali Tranghanda pemerintah sepertinya ingin terus mendengungkan rencana penerapan pajak bagi properti mewah agar harga properti bisa stabil. Rencananya, rumah seharga mulai Rp 2 miliar masuk dalam kategori barang mewah sehingga kena pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Apakah beleid ini bisa mengontrol harga rumah? Tentu bisa, tapi hanya penjualannya yang lambat. Adapun harga tidak akan turun. Perlu diingat kebijakan ini berisiko. Bisnis properti akan anjlok, bisa berimbas ke bisnis konstruksi. Gambarannya: jika rumah seharga Rp 2 miliar terkena PPnBM, orang akan menahan diri untuk membeli properti. Alhasil, penjualan properti melambat, tapi harga rumah tidak bisa lagi lari cepat guna menjaga minat investor. Beleid ini menjadi kabar buruk bagi pengembang yang menjual properti kelas atas. Tapi menjadi kabar baik bagi pengembang kelas kecil dan menengah. Masyarakat akan berbondong-bondong membeli rumah kelas menengah untuk tempat tinggal. Jika pasar rumah kelas menengah terus melaju, tentu lambat laun akan memacu kenaikan harga rumah juga. Sebenarnya, tidak ada ramuan yang dapat memangkas harga rumah. Karena harga properti di dunia saat ini minim memiliki cerita diskon harga rumah. Bayangkan, Anda membeli rumah Rp 1 miliar tahun ini, apa mau turun menjadi Rp 800 juta di tahun depan. Namanya properti ini bisnis yang padat modal, bukan bisnis jualan baju. Tugas pemerintah adalah mendefinisikan kembali apa yang dimaksud dengan barang mewah di properti. Apakah properti Rp 2 miliar atau Rp 10 miliar? Saat ini harga rumah Rp 2 miliar sejatinya sudah terjangkau bagi kelas menengah. Jangan khawatir harga rumah sulit terjangkau konsumen karena ekonomi akan tumbuh dan memicu pendapatan kelas menengah. Tugas utama pemerintah: membangun ekonomi yang Iebih unggul