LOADING

News and Article

REI Minta Harga Rumah Bersubsidi Rp 170 Juta

Image Investor Daily,17 September 2015.Hal 24 Penulis : Imam Mudzakir Real Estat Indonesia (REI) mengusulkan kenaikan harga rumah bersubsidi naik dari Rp110 juta — Rp 170 juta menjadi Rp 170 juta — Rp 350 juta. Harga yang selama ini dipakai dinilai sudah tidak Iayak. Ketua Umum DPP. REI Eddy Hussy mengatakan, harga jual rumah bersubsidi ditetapkan oleh pemerintah dan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK03/2014 tentang pembebasan PPN untuk rumah bersubsidi. Peraturan ini berlaku lima tahun dan 2013 sampai 2018 tersebut. Dalam pandangan Eddy, ketentuan di dalamnya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di lapangan. Oleh karenanya perlu ada perubahan dan kebijakan baru berupa harga rumah bersubsidi paket II. "Harga jual rumah yang tertuang dalam PMK berada di kisaran Rp 110 juta hingga tertinggi Rp170 jutaan yang berada di Papua. Harga ini sudah sangat sulit diterapkan. Karena itu kami usulkan ada perubahan atau revisi. Paling tidak ada paket II untuk rumah bersubsidi mulai dari harga Rp170 hingga Rp 350 jutaan," kata Eddy dalam acara Coffe Morning, di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Selasa (15/9). Menurut Eddy Hussy, dalam dialog dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, sejumlah pengembang menyampaikan beberapa hambatan di lapangan. Hambatan itu mulai perizinan, pembiayaan dan harga rumah yang dianggap sudah tidak cocok lagi. REI mengusulkan agar ada paket kedua untuk rumah bersubsidi, baik untuk rumah tapak maupun rumah vertikal rusunami. Soal ketentuan gaji, misalnya, REI meminta agar tidak hanya menyasar masyarakat bergaji antara Rp 3 juta sampai Rp 5 jutaan. Sasaran pasar sebaiknya dikembangkan ke gaji Rp 5 jutaan sampai Rp 8 jutaan. "Rumah FLPP yang tertuang dalam MK itu hanya untuk konsumen berpenghasilan Rp3 juta sampai Rp 4 jutaan. Padahal, konsumen berpenghasilan Rp 5 jutaan sampai Rp 8 jutaan saat ini sudah cukup banyak. Itu bukan gaji yang besar, perlu ada perhatian khusus," kata dia. Pangkas Perizinan Edyy berpandangan, paket II rumah bersubsidi tidak harus menggunakan suku bunga 5%, tetapi bisa memakai kisaran suku bunga 7-8%, dengan rentang harga mulai Rp 170 jutaan sampai harga tertinggi Rp 350 jutaan di Papua. "Di Pulau Jawa, seperti di Jawa Barat, harga tanahnya mahal, tetapi material murah. Kami usulkan harga tertinggi sampai Rp 250 jutaan dapat subsidi. Sedangkan untuk di Papua harga rumahnya paling tinggi di kisaran Rp350 jutaan, karena harga lahan murah, tetapi materialnya mahal," ujar Eddy. Untuk Rusunami, kata Eddy Hussy, harga bersubsidi sebesar Rp 9 juta sampai Rp10 juta per meter persegi masih wajar. Namun demikian, rusunami perlu ada dukungan agar di kota-kota besar mendorong hunian vertikal. "Kami dorong, hunian di kawasan perkotaan lebih didorong ke rusunami," jelas dia. Di tempat yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah menyambut positif komitmen para pengembang besar untuk mendukung program pembangunan sejuta rumah. "Kami ingin mengajak pengembang besar. Tidak hanya mengurus hunian yang besar tetapi juga yang kecil," kata dia. Saat berdialog, pengembang siap membangun sejuta rumah. Namun ada beberapa syarat yang perlu diperbaiki, seperti infrastruktur, proses perizinan, pajak, IMB dipermudah dan lainnya Karena itu, lanjut Basuki, pemerintah akan mencoba untuk memangkas proses perizinan di daerah dengan berkoordinasi dengan kementerian lainnya. Saat ini, proses perizinan masih belum seragam di setiap daerah. Ada yang sampai 14 perizinan, bahkan ada daerah yang cukup 5 proses perizinan. "Kami akan lakukan standarisasi, apakah lewat regulasi ataupun koordinasi dengan kementrian lain," ujar dia. Direktur Jenderal Pembiayaan Kemenerian PUPR Maurin Sitorus mengatakan, untuk PPN rumah bersubsidi akan dihapuskan sebesar 10 % untuk rumah tapak dan 10% untuk rusunami.